Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam

Posted: 11 Juni 2010 in Makalah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti : hukum adat, hukum pidana, dan sebagainya.

Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu massa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam Al-Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain.

Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.

Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan di atas, perlu adanya pengkajian lebih lanjut terutama menyangkut : “Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam “.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.      Bagaimana ruang lingkup hukum  Islam sebagai bagian dari Agama Islam              di Indonesia ?

2.      Bagaimana hak-hak asasi manusia menurut pandangan dalam Islam                    dan pandangan Barat ?

3.      Bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam Islam ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum  Islam sebagai bagian dari Agama Islam di Indonesia ?
  2. Untuk memahami hak-hak asasi manusia menurut pandangan dalam Islam                    dan pandangan Barat ?
  3. Untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi dalam Islam ?


BAB II

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Hukum  Islam Sebagai Bagian dari Agama Islam                      di Indonesia

1. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam

Berbicara mengenai hukum Islam sering dipahami sebagai fiqhi Islam atau syari’ah Islam walaupun berlafaz Arab namun telah dijadikan  Bahasa Indonesia sebagaimana pedoman fiqhi Islam atau syari’ah Islam  yang bersumber pada  Al-Qur’an, as-sunnah dan ijma para sahabat dan tabi’in. Oleh sebab itu hukum Islam dipahami sebagai koleksi para fuqaha dalam menerapkan syar’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Hasby Asy-Shidiqiy (1975:44) istilah hukum Islam merupakan terjemahan Al-Fiqh Al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari Al-Syariah Al Islamy. Istilah ini dalam wacana hukum barat digunakan Islamic Law. Dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah, istilah Al-Hukum  Al-Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata syariat  yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah Fiqh kata istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari ”Islamic Law” dalam wacana Hukum Barat.

Hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku, manusia Mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Sehingga hukum Syari’ah Islam adalah hukum mengenai norma-norma keagamaan Islam yang mengatur perikehidupan manusia.

Menurut Abdul Ghani (1994:15) hukum Islam adalah keseluruhan dari peraturan Allah yang wajib dituruti oleh seorang Muslim, bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman, dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuannya selalu berupa perintah Allah, dan perintah ini menurut kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat ini menunjukan mengenai diealisme hukum Islam, artinya hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT pelaku pembuatnya itu untuk merealisasikan atau menegakkan kemaslahatan umat, kemaslahatan umat ini dapat berwujud  pendidikan perilaku, perbaikan perilaku, ketentraman sosial dan mencegah berbagai bahaya serta kerusakan yang terjadi atau akan terjadi di tengah masyarakat. Manusia akan bermakna atas apa yang dikerjakan atau diperbuatnya dalam hidup ini jika memiliki arah yang jelas, tujuan yang pasti atau orientasi yang tidak diragukan. Manusia yang terjerumus dalam perilaku tidak terpuji, menodai harkat sesama manusia dan menjatuhkan kewibawaan agama adalah disebabkan karena manusia itu kehilangan tujuan hidupnya.

Menurut Thir Azhary (Hamdan dkk, 2004:50)  mengemukakan ada tiga sifat hukum Islam yaitu :

1.      Sifat bidimensional, artinya mengandung segi kemanusiaan dan segi ketuhanan (Ilahi), berhubungan dengan sifat yang luas atau komprehensif, yang tidak hanya mengatur satu aspek kehidupan saja, tetapi mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

2.      Sifat adil, dalam hal ini keadilan bukan saja merupakan tujuan, tetapi merupakan sifat yang melekat sejak kaidah-kaidah dalam syari’ah ditetapkan.

3.      Sifat individualistik dan kemasyarakatan, yang diikat oleh nilai-nilai transendental yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya menurut Rasjidi (dalam Hamdan, dkk, 2004:51) bagian-bagian hukum Islam adalah : (1) Munakahat, (2) wirasah, (3) muamalat,                (4) jinayat atau ‘ukubat, (5) al-ahkam al-sulthaniyah (khilafah), (6) siyar, dan (7) mukhashamat. Sedangkan Fathi Osman (dalam Hamdan, dkk, 2004:52) mengemukakan sistematika hukum Islam meliputi : (1) al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah (hukum perorangan); (2) al-ahkam al-madaniyah (hukum kebendaan); (3) al-ahkam al-jinayah (hukum pidana); (4) al-ahkam al-murafaat (hukum acara perdata, pidana dan peradilan tata usaha negara); (6) al-ahkam al-dawliyah (hukum internasional); (7) al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah (hukum ekonomi dan keuangan).

Dengan demikian hukum Islam adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan Undang-Undang yang berkembang ia mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus, dan perkembangan itu merupakan ciri atau pun tabiat hukum Islam yang senantiasa terus hidup dalam kehidupan manusia.

Selanjutnya tujuan hukum Islam adalah selaras dengan fungsi Risalah Nabi Muhammad SAW, yaitu ”Rahmatan Lil Alamin” untuk menciptakan rahmat bagi alam semesta, rahmat itu dapat dijabarkan dalam :

a.       Tahdsibul Fard (mendidik dan memperbaiki individu) untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan.

b.      IqamahAdil Fil Jama’ah (menegakluruskan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

c.       Tahqiqul Mashhil (merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan) adalah Jalbul Manafi’ (menciptakan manfaat-manfaat), dan Mafaasid (menanggulangi kerusakan-kerusakan).

Kalau kita meneliti semua ajaran-ajaran syariat Islam dari penjelasan Ushul Fiqh yang merupakan azas hukumnya semua ajaran hukumnya mengarah pada tiga aspek, pertama mendidik perorangan dan pribadi supaya menjadi sumber kebaikan buat masyarakat dan jama’ah, dan janganlah pribadi dan perorangan itu menjadi sumber malapetaka buat masyarakat, kedua syariat ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, sebagaimana Firman Allah SWT :

$pkš‰r’¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qçRqä. šúüÏBº§qs% ¬! uä!#y‰pkà­ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( Ÿwur öNà6¨ZtB̍ôftƒ ãb$t«oYx© BQöqs% #’n?t㠞wr& (#qä9ω÷ès? 4 (#qä9ωôã$# uqèd Ü>tø%r& 3“uqø)­G=Ï9 ( (#qà)¨?$#ur ©!$# 4 žcÎ) ©!$# 7ŽÎ6yz $yJÎ/ šcqè=yJ÷ès?

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Maidah : 8)

Menurut Dahlan Idhamy (1987:17-20) ada beberapa aspek yang  menunjuk pada tujuan hukum Islam secara umum sebagai berikut : (1) Aspek ”Dharuri” meliputi segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. (2) Aspek ”Hajiy” berkaitan hukum yang ditegakkan merupakan jaminan bagi manusia untuk terbebas dari belenggu kesulitan-kesulitan, hal ini sesuai dengan azas hukum Islam sendiri yang berkaitan dengan ”Peniadaan kesulitan dan kesempitan.” (3) Aspek ”Tahsiny” artinya norma hukum ini mengatur mengenai tata cara mengimplementasikan dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang sudah diisyaratkan dalam aspek ”Dharuri” misalnya dalam kasus persyaratan pembuktian atau penunjukan saksi-saksi yang berkompoten dalam memperjelas suatu perkara hukum.

Pendapat-pendapat tersebut semakin memperjelas tujuan secara umum hukum Islam adalah berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.

2. Sumber Hukum Islam

Sumber ajaran Islam adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah diturunkan dalam bahasa Arab dan secara autentik terhimpun dalam mushaf Al-qur’an. (Departemen Agama, 2001:53). Hal ini ditegaskan pula dalam surat An-Nisa’ ayat 59 :

$pkš‰r’¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‹ÏÛr& ©!$# (#qãè‹ÏÛr&ur tAqߙ§9$# ’Í<’ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãt“»uZs? ’Îû &äóÓx« çnr–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉAqߙ§9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu‹ø9$#ur ̍ÅzFy$# 4 y7Ï9ºsŒ ׎öyz ß`|¡ômr&ur ¸xƒÍrù’s? ÇÎÒÈ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Para ulama menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga,             yaitu : al-qur’an, as-sunah dan akal pikiran oarng yang memenuhi syarat untuk beritjihad. Akal pikiran ini dalam kepustakaaan hukum Islam disebut dengan “al-ra’yu”, yakni pendapat orang-orang yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma pengukur tingkah laku manusia dalam segala hidup dan kehidupan.

Al-qur’an, As-sunah dan itjihad memiliki posisi  dan bobot yang satu sama lain berbeda. Berdasarkan analisis hakikat sistem periwayatannya, maka al-qur’an mengambil posisi  sebagai sumber pertama dan utama, kemudian, berturut-turut As-sunah dan itjihad.

3. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan dan Penegakan Hukum

Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum Indonesia nampak jelas setelah Indonesia merdeka. Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Demikain halnya dengan diundangkannaya beberapa peraturan hukum Islam seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah milik, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-Undang penyelenggaraan haji.

Dari berbagai peraturan di atas, menunjukkan kontribusi umat Islam terhadap perumusan dan penegakan hukum di Indonesiua makin jelas dan makin besar.

4. Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Bermasyarakat

Fungsi utama hkum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hamdan, dkk (2004:59) adalah sebagai berikut :

a.       Fungsi Ibadah, dalam hal ini hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang, seperti yang ditegaskan dalam Al-qur’an surat Al-Bayyinah ayat 5 :

!$tBur (#ÿrâÉDé& žwÎ) (#r߉ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tûüÅÁÎ=øƒèC ã&s! tûïÏe$!$# uä!$xÿuZãm (#qßJ‹É)ãƒur no4qn=¢Á9$# (#qè?÷sãƒur no4qx.¨“9$# 4 y7Ï9ºsŒur ß`ƒÏŠ ÏpyJÍhŠs)ø9$# ÇÎÈ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.

b.      Fungsi “Amar ma’ruf nahi munkar”,  hukum Islam adalah sebagai hukum yang ditujukan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan “kemadaratan” baik di dunia maupun di akhirat.

c.       Fungsi “zawajir”, hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masayarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

d.      Fungsi “Tanzim wa islah al-ummah”, hukum Islam berfungsi sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan mmeperlancar proses interaksi sosial sehinga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman dan sejahtera.

B. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan  Barat

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangsinya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia.

Dilihat dari sejarahnya, umumnya para pakar di Erofa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris yang mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, menjadi dibatasi kekuasannya dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Selanjutnya diikuti dengan lahirnya Bill of Right di Inggris tahun 1689 dengan adigium bahwa manusia sama di muka hukum. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration of Independence, The French Declaration tahun 1789 da terakhir lahirnya rumusan HAM yang bersifat universal yang dikenal dengan The Universal Declaration Of Human Rights tahun 1948 disahkan langsung oleh PBB.

Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan barat dan Islam. Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan ditilik dari sudut pandang Islam berisfat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan.

Pemikiran Barat menempatkan manusia pada psosisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam.

Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah, karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surat  Al-Zariyat ayat 56 :

$tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur žwÎ) Èbr߉ç7÷èu‹Ï9 ÇÎÏÈ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.

Dari ketentuan ayat di atas, menunjukan manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi dalam 2 kategori, yaitu (1) huququllah (hak-hak Allah) yaitu kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam sebuah ritual ibadah, (2) huququl’ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewaajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-mahkluk Allah lainnya.

Hak Asasi Manusia dijamin oleh agama Islam bagi manusia dikalsifikasikan kedalam dua kategori yaitu :

1)      HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia;

2)      HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu. Status, posisi, dan lain-lain yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya seperti hak hidup, hak-hak milik, perlindungan kehormatan, keamanan, kesucian kehidupan pribadi dan sebagainya.

The Universal Declaration Of Human Rights di dunia mengikat semua bangsa, untuk menghargai Hak Asasi Manusia, meski faktanya dunia barat cukup banyak melanggarnya. Dengan demikian para ahli hukum Islam mengemukakan “Universal Islamic Declaration Human Right”, yang diangkat dari al-qur’an dan sunnah Islam terdiri XXIII Bab dan 63 pasal yang meilputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia antara lain : (1) hak hidup, (2) hak untuk mendapatkan kebebasan, (3) hak atas persamaan kedudukan, (4) hak untuk mendapatkan keadilan, (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (6) hak untuk mendapatkaan perlindungan dari penyiksaan, (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatana nama baik, (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara, (9) hak untuk bebas memilih agama, (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, (14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga, (15) hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya.

C. Demokrasi dalam Islam

Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama berakar, yaitu :

1. Musyawarah (syura)

Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Oleh karena itu perwakilan rakyat dalam sebuah negara Islam tercermin terutama dalam doktrin musyawarah. Hal ini disebabkan menurut ajaran Islam, setiap muslim yang dewasa dan berakal sehat, baik pria mauoun wanita adalah khalifah Allah di bumi. Dalam bidang politik, umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah negara. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyyah, dalam surat Al-syura ayat 3 :

tûïÏ%©!$#ur (#qç/$yftGó™$# öNÍkÍh5tÏ9 (#qãB$s%r&ur no4qn=¢Á9$# öNèdãøBr&ur 3“u‘qä© öNæhuZ÷t/ $£JÏBur öNßg»uZø%y—u‘ tbqà)ÏÿZãƒ

“Dan orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.(QS Asy-Syura : 38).

2. Persetujuan (ijma)

Ijma atau konsensus telah lama diterima sebagai konsep pengesahan resmi dalam hukum Islam. Konsensus memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan hukum Islam dan memberikan sumbangan pemikiran sangat besar pada korpus hukum atau tafsir hukum.

Konsensus dan musyawarah sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Atas dasar inilah konsensus dapat menjadi legitimasi sekaligus prosedur dalam suatu demokrasi Islam.

3. Penilaian interpretative yang mandiri (itjihad).

Upaya ini merupakan langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan                di suatu tempat atau waktu. Tuhan hanya mewahyukan prinsip-prinsip utama dan memberi manusia kebebasan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan arah yang sesuai dengan semangat dan keadaan zamannya. Itjihad dapat berbentuk seruan untuk melakukan pembaharuan, karena prinsip-prinsip Islam itu bersifat dinamis, pendekatan kitalah yang telah menjadi statis. Oleh karena itu sudah selayaknya dilakukan pemikiran ulang yang mendasar untuk membuka jalan bagi munculnya eksplorasi, inovasi dan kreativitas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa musyawarah, konsensus dan itjihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam kerangka Keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah-Nya. Sehingga antara hukum, Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan.

Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap warga masyarakat tidak terpenuhi. Sedangkan pemeunuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan, karena Al-Qur’an sebagai sumber ajaran utama dan pertama agama Islam mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan dalam pengembangan sistem politik Islam.


BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.      Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia.

2.      Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan.

3.      Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindundgan Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap warga masyarakat tidak terpenuhi. Sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1.      Sebagai umat Islam hendaknya memahami hukum Islam dengan baik, karena hukum ini mengatur berbagai kehidupan umat manusia untuk mencapai kemaslahatan.

2.      Setiap manusia hendaknya menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena hak ini sebagai dasar yang melekat pada diri tiap manusia.

3.      Dalam mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, baik dibidang hukum, hak dan kewajiban asasi manusia, serta kehidupan berdemokrasi hendaknya berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan Islam.


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam  Tata Hukum Indonesia Jakarta, Gema Insani Press, 1994

Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam, Jakarta, Media Sarana Press, 1987

Departemen Agama RI, Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2001

Hamdan Mansoer, dkk, Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2004

Hasby Asy-Shidiqiy, Falsafah Hukum Islam, Yogyakarta Bulan Bintang 1975

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s